Pemerintah Kota Tegal Harus Berhati– hati Dalam Melaksanakan Putusan PK TUN

KoranKu-Tegal- Dalam menyikapi pelaksanaan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum Tetap, karena Putusan peninjauan kembali Tata Usaha Negara sudah Incracht, maka, dalam pelaksanaannya harus taat dan tidak boleh menyimpang sedikitpun dari Amar Putusan tersebut.

 

 

Hal itu disampaikan Ketua Gerindra Kota Tegal Herry Anggoro, Jumat (27/1/17) di kediamannya.

 

 
Menurut Herry, sebagaimana diketahui bahwa Putusan PK MA – RI menguatkan Putusan PT. TUN sebenarnya yaitu mengembalikan para pemohon PK TUN (para PNS yang di Non Jobkan) ditempatkan kembali pada jabatan semula sebagai rehabilitasi atas martabatnya kembali seperti semula.

 

 

Berdasarkan P.P Nomor 18 tahun 2016 lanjut Herry, pemerintah wajib melaksanakan perintah dari pemerintah pusat dan sebagai wujud pelaksanaannya Pemerintah Kota Tegal bersama DPRD Kota Tegal telah menetapkan dan memberlakukan peraturan Darah Nomor 4 tahun 2016 dilingkungan Pemerintah Kota Tegal konsekuensi dari pemberlakuan PP Nomor 18 tahun 2016 Jo Perda Nomor 4 tahun 2016 tab, maka susunan organisasi Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tegal secara Legal Formal sudah Berubah Total.

 

 

Herry juga mengatakan,  karena Perda yang sebelumnya berlaku yaitu Perda Nomor 10 tahun 2008 Perda nomor 11 tahun2008, Perda nomor 12 tahun 2008 dan Perda nomor : 13 tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dimana para penggungat / PNS yang di Noin Jobkan, jabatan semula mereka adalah berdasarkan Perda – perda tersebut. Pengadilan yang mengadili gugatan para PNS Non Job tersebut adalah jabatan semula yang berada dalam lingkup SOTK yang Struktur Organisasi maupun Jabatan – jabatan tersebut telah dilikuidasi atau sudah tidak ada lagi.

 

 

Sehingga menurut Herry, ketaatan terhadap perintah putusan pengadilan PTUN, PT.TUN maupun P.K. TUN tidak dapat dilaksanakan mengingat jika pelaksanaan nya tidak sesuai persis dengan putusan pengadilan tersebut, akan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan akan beresiko hukum, jika Pemerintah Kota Tegal melaksanakan Pelaksanaan Putusan yang tidak sesuai dengan bunyi Amar Putusan Pengadilan yang sudah Incracht atau berkekuatan hukum tetap.

 

 

“Oleh karena itu disarankan kepada Walikota Tegal, untuk tidak melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Jika tidak sesuai dengan Bunyi Putusan artinya Putusan Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Fakta yang ada sudah berubah, dan perubahan tersebut berdasarkan UU / P.P yang ditindak lanjuti dengan Perda Nomor : 4 tahun 2016 yang SAH menurut Hukum,” Ujar Herry.

 

 

Lebih lanjut Herry mengatakan, memang ketaatan terhadap putusan hukum / pengadilan, bisa berakibat menyenangkan tapi bisa juga berakibat tidak menyenangkan. Inilah yang dalam istilah hukum kita kenal dengan sebutan Putusan Pengadilan yang bersifat DEKLARATOIR saja.

 

 

Pemerintah Kota Tegal imbuh Herry, punya pengalaman pahit yaitu Kasus Pasar Pagi, dimana saat itu Pemkot Tegal mengambil sikap dengan memaksakan kehendak akibat desakan – desakan berbagai pihak. Yang kemudian berakibat pada tuntutan hukum di pengadilan, dan pemerintah kota Tegal harus memikul beban ganti rugi milyaran rupiah, oleh karena itu ketaatan Pemerinrah Kota Tegal terhadap putusan PK TUN adalah tidak memaksanakan menempatkan PNS Non Job ditempat yang bukan diperintahkan Putusan Pengadilan itu sendiri. Yaitu ditempat semula, sedangkan tempat semula sudah tidak ada lagi.

 

 

“Demikianlah kenyataan yang ada dan itu TAKDIR TUHAN YANG MAHA ESA ,”pungkasnya.

Leave a Reply