DR Dewi Aryani,MSi : Gubernur Yang Melayani

KoranKu-Tegal-Seorang Gubernur Yang Melayani itulah yang harus dipilih. Hal tersebut disampaikan DR. Dewi Aryani, MSi Anggota DPR-RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Duta Reformasi Birokrasi Universitas Indonesia.

LATAR BELAKANG: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017 yang lalu. Pilkada diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota. Namun demikian, pilkada yang paling terasa dinamika sosial, politik, ekonomi serta ketatnya kontestasi yang terjadi adalah pilkada DKI Jakarta. Kontestasi yang melibatkan paslon-paslon terbaik di Jakarta serta keterlibatan secara penuh dari berbagai partai politik serta para ketua umum parpol pendukung paslon gubernur DKI membuat pilkada di DKI dikenal sebagai Pilkada dengan rasa Pilpres.

KPUD Jakarta telah mengumumkan secara resmi hasil pemilihan gubernur (Pilgub) DKI yang dilaksanakan 15 Februari 2017. Setelah proses rekapitulasi yang dilakukan dari level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hinga sidang pleno terbuka yang dilakukan oleh KPUD Jakarta, hasil akhir dari proses rekapitulasi itu yakni, Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni mendapatkan suara 937.950 dengan presentasi 17,02 %, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat memperoleh 2.364.577 dengan presentase 42,99 %, sedangkan pasangan nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 2.197.33 dengan presentase 39,95 %. Karena tidak ada paslon yang mendapatkan suara 50% plus 1 maka putaran kedua yang akan dilakukan pada tanggal 19 April 2017 akan diikuti oleh Paslon No. 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat serta Paslon No. 3 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Ditengah kontestasi politik yang sangat ketat dan keras di DKI Jakarta, Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama mempopulerkan kembali sebuah konsep yaitu: gubernur bukanlah pemimpin rakyat tetapi adalah pelayan rakyat. Konsep ini pernah disampaikan oleh almarhum KH Abdulrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menjabat sebagai Presiden Keempat RI kepada Basuki Tjahaja Purnama, saat Ahok mengikuti pilgub di Babel pada tahun 2007. Gus Dur kala itu secara tegas menyampaikan kepada Ahok bahwa: gubernur itu bukan pemimpin, tapi pembantu atau pelayan masyarakat.

Melalui tulisan ini, Penulis ingin mengkritisi konsep gubernur adalah pelayan rakyat dengan melakukan analisis melalui 3 (tiga) framework/kerangka kerja, yaitu: Pertama, Kerangka peraturan perundangan tentang gubernur melalui UU 23/2014 tentang Pemda, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. Kedua, kerangka paradigma dari government ke governance. Ketiga, Kerangka Teoritis Pemimpin yang Melayani (Servant Leadership).

KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN

Untuk mengkritisi konsep gubernur adalah pelayan rakyat ini, Penulis akan menggunakan 3 (tiga) peraturan perundangan sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu: UU 23/2014 tentang Pemda, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP 19/2010 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur.

B1. UU No. 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 30/ 2014 Tentang Administrasi Pemerintaha Peran Gubernur dalam UU ini terdapat dalam pasal 65 (1) dan sebagai wakil pemerintah pusat pasal 91 (2).

Pasal 65 berbunyi:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91:

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

– mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandate diatur dalam Pasal 1 ayat (22). Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang; (23). Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; (24). Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah.

-1. Kewenangan Atribusi

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas mengatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota mesing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis. Pasal 18 ayat (6) juga mengatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian diperjelas dalam Pasal 240 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Dalam hal ini bahwa gubernur diberi wewenang untuk membuat perda.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 mengenai atribusi dapat disimpulkan bahwa wewenangan gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai pembuat peraturan daerah tampak bahwa wewenang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dengan kata lain, gubernur memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal dalam Peraturan perundang-undangan yaitu UUD tahun 1945 dan UU No.23 Tahun 2014.

-2. Kewenangan Delegasi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 9 membedakan antara urusan pemerintahan absolute dan urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan Umum. Ayat (1) mengatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Ayat (2) Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkruen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemrintah pusat dan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (4) Urusan Pemerintahan konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Ayat (5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang teori Delegasi yang telah dijabarkan sebelumnya, tampak bahwa wewenang Gubernur yang diperoleh secara delegasi. Karena telah dikatakan bahwa Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemrintahan pusat dan daerah provinsi dan Urusan Pemerintahan konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah seperti, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, sosial dan lain sabagainya yang dimana hal tersebut sudah memiliki masing-masing kementrian yang dalam hal ini merupakan bagian dari kewenangan pusat, namun dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dalam hal ini termasuk Gubernur yang tanggung jawab Yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada Gubernur selaku penerima delegasi dan kepala pemerintahan daerah provinsi.

-3. Kewenangan Mandat

Pasal 91 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

-a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat

(2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

– a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang : a.menyelaraskan perencanaan pembangunan antar- Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melantik bupati/wali kota; e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Hal tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 92 UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

B2. PP 19/2010 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur

Tugas dan wewenang gubernur telah diatur secara tegas dalam PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. PP tersebut menguatkan kedudukan dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi meskipun dalam pelaksanaannya belum efektif dilakukan sepenuhnya.

Terdapat 9 (Sembilan) ugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi: Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; Kordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; Memelihara stabilitas politik; Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki 8 (Delapan) kewenangan yang meliputi:

Mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal; Meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaankewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; Menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraaan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

KERANGKA PARDIGMA DARI GOVERNMENT KE GOVERNANCE

Menurut United National Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu: Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency);Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rule of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency);Daya Tanggap (responsiveness); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Desentralisasi (decentralization); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership); Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality); Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection); Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market).

Salah satu trend yang sekarang menjadi bagian penting dari studi pemerintahan dan administrasi publik adalah adanya perubahan paradigma dari government ke governance. Istilah ini diIndonesiakan menjadi ‘dari pemerintahan ke kepemerintahan’.

Perubahan paradigma ini sebenaranya mengindikasikan tiga hal yaitu pertama adanya pergeseran paradigma dari pemaknaan fungsi negara atau the nature of state (sifat negara) dalam ilmu politik dari unitary state ke plural state. Indikasi kedua adalah adanya kesadaran akan pentingnya aktor di luar negara yang juga memiliki kekuasaan seperti swasta atau Sektor binis dan masyarakat sipil. Indikasi yang ketiga adalah adanya dominasi idiologi neo-liberalisme dalam kajian politik dan pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti government sering dikritik karena system hirarki dan hanya focus kepada taat azas dan peraturan ketimbang tujuan dari kebijakan atau layanan itu sendiri. Pemerintahan dalam hal ini sangat dipengaruhi model birokrasi tradisional Weberian yang hirarkis dan berorientasi taat aturan. Sering kita mendengar komentar para birokrat yang hanya mendasarkan perkerjaan kepada juklak/ juknis ketimbang apa tujuan utama dari kebijakan tersebut. Akibatnya pelayanan publik bersifat lambat dan tidak responsif dan tidak efisien. Untuk menjawab kelemahan ini perlu dilakukan sebuah reformasi dan jadilah konsep governance sebagai term untuk melakukan reformasi birokrasi.

Bevir (2009) mendefinisikan governance adalah term untuk mendefiniskan adanya perubahan fungsi dan sifat negara dalam pemaknaan governance yang ditandai dengan maraknya wacana reformasi sektor public pada tahun 1980 an dan 1990 an. Negara dimaknai bukan lagi sebagai actor tunggal pemegang kekuasaan. Reformasi birokrasi tadi menitikberatkan kepada perubahan sifat pemerintahan yang tadinya hirarki ke bentuk yang lebih mengadopsi model manajemen sektror swasta. Lebih lanjut, governance menitikberatkan pelibatan network atau jaringan kebijakan terutama dalam hal pembuatan kebijakan publik dan pelayananan publik. Sehingga, kebijakan publik bukanlah monopoli negara tetapi juga keterlibatan policy network atau stakeholders dalam proses pembuatannya.

Latar belakang lahirnya Governance sebagaimana dijelaskan oleh Bevir diatas tidak lepas dari krisis negara dalam sector public. Krisis negara (baca: pemerintahan) dalam sector public tidak luput dari besarnya pengaruh ekonomi welfare state dan Keyenesian sajak pasca perang dunia kedua yang menjadikan negara sangat dominan baik di ekonomi maupun sektor pelayanan publik. Ketika Margaret Thatcher di Inggris menjadi perdana menteri dan Ronald Reagan menjadi Presiden di Amerika, dalam rangka mengtasai kegagalan negara, mulailah mereka melakukan reformasi sektor publik dengan melakukan privatisasi dan swatanisasi. Khusus untuk birokrasi kemudian lahirlah teori New Public Management, dan Re-Inventing Government oleh Osborne dan Gaebler.

C1. Kondisi di Indonesia

Sebagaimana diketahui perubahan mengalir tanpa mampu dibendung. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini, arus Informasi dan teknologi mengubah paradigma masyarakat, pelaku ekonomi/bisnis maupun pemerintah sendiri yang menuntut adanya relevansi dan keselarasan diantara relasi ketiganya. Sehingga lahirlah reformasi birokrasi sebagai bentuk perbaikan atau pembenahan terhadap birokrasi. Birokrasi yang dulunya lebih identik dengan government diubah menjadi governance, yang mentransformasikan paradigma “pemerintah” menjadi “perangkat yang melayani”. Hasilnya, relasi yang terbangun adalah relasi dengan pendekatan provider-customer atau relasi dengan paradigma pasar.

Menjelaskan perubahan iklim government ke governance, dapat diibaratkan lepas dari kandang macan masuk ke kandang ular. Betapa tidak, meskipun keduanya berbeda namun dampak yang ditimbulkannya tidak merubah keadaan birokrasi secara substansial. Jika dulunya birokrasi dituntut untuk bekerja dengan adanya spesialisasi, yang eksesnya justru menimbulkan fragmentasi, egoism pekerja dan ketergantungan (Dwiyanto, 2011), adanya tuntutan baru untuk berprilaku professional telah pula melahirkan pengeksklusian masyarakat karena profesionalisme diposisikan untuk melayani masyarakat sesuai kemampuan mereka untuk mengaksesnya.

Dalam Paradigma government, pemerintah menjadi otoritas utama penyelenggara urusan publik. dengan kekuasaan ini negara mengintervensi hampir semua bidang dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat. Besarnya peran yang dijalankan pemerintah dalam ranah masyarakat plural ini bukan hanya menambah luas urusan yang harus ditangani, tetapi semakin meningkatkan kompleksitas tugas dan masalah yang mungkin saja timbul, disamping sumber daya financial yang terbatas. Namun ketika bergerak pada konsep governance, birokrasi mengurangi perannya dengan menyerahkan beberapa urusan kepada pihak swasta. Masa ini ditandai dengan fenomena privatisasi perusahaan negara. Tidak hanya itu, ketika memasuki era perdagang bebas, peran aktor swasta semakin menguat, tidak sekedar menyediakan barang ekslusif, tetapi barang publik (terkait kebutuhan dasar) pun disediakan dalam iklim yang bersaing dengan pemerintah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Dengan pemahaman governance, birokrasi didorong untuk bersaing dengan pelaku bisnis/swasta dalam menyediakan pelayanan publik yang dampaknya bisa dikatakan telah mengesampingkan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Pada pelayanan kesehatan misalnya, pemerintah telah mengatur regulasi bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar semua warga negara, namun dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terdapat pengkategorian tertentu terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan. Kelas mampu dan memiliki sumber daya yang cukup dapat mengakses pelayanan dengan fasilitas yang terbaik (VIP), tetapi bagi si miskin, sudah harus puas dengan pelayanan fasilitas yang serba terbatas (kelas III). Negara sendiri telah mendiskriminasi rakyatnya dengan konsep perubahan tersebut. Bagaimana negara memahami hak dasar ini? Disinilah dimensi keadilan seharusnya dipertanyakan kembali.

Dalam kondisi demikian, masyarakat terpeta-petakan (kelas atas, menengah dan bawah) dan sebagian menjadi termarjinalkan karena keterbatasan sumber daya. Pemerintah dan swasta menjadi aktor penentu keputusan publik, bahkan pengusaha kemudian bersimbiosis menjadi penguasa, seperti perkembangan yang dikemukakan sebelumnya. Di sisi masyarakat, hanya kelas menengah yang menjadi harapan untuk mengaspirasikan masyarakat kelas bawah (miskin), tapi sekali lagi sistem dan kemajuan teknologi yang ada mengalihkan perhatian kelas menengah ke hal-hal yang turut mengabaikan masyarakat. Kelas menengah tengah asyik mengkritik penguasa dan menyusun berbagai format pembaharuan, namun lupa bahwa ada kondisi darurat pada masyarakat yang seharusnya disinergiskan dengan agenda reformasi birokrasi yang hendak dilaksanakan.

Diakui, kompleksitas masalah yang dilengkapi dengan pluralisme di Indonesia adalah hal yang tidak mudah diselesaikan, namun mestinya perubahan atau reformasi birokrasi juga sensitif terhadap persoalan tersebut.

Reformasi birokrasi belum berakhir jika baru sampai pada restrukturisasi, reformulasi atau sistem yang transparan dan akuntabel. Tetapi lebih dari itu, reformasi birokrasi harus representatif terhadap semua kepentingan, golongan, ideologi dalam masyarakat serta mengakomodir seluruhnya secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (SDM, SDA, finansial, dan teknologi). Akan sulit menentukan indikator untuk mengukur kinerja tersebut, namun komitmen yang kuat akan mampu mengembalikan kepercayaan publik yang kini luntur.

KERANGKA TEORI PEMIMPIN YANG MELAYANI (SERVANT LEADERSHIP)

Istilah kepemimpinan yang melayani muncul berdasarkan suatu buku yang ditulis oleh Robert K. Greenleaf (1904-1990) pada tahun 1970 dengan bukunya yang berjudul The Servant as Leader. Greenleaf adalah Vice President American Telephone and Telegraph Company (AT&T). Tujuan utama penelitian dan pengamatan Greenleaf akan kepemimpinan pelayan adalah untuk membangun suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli. Greenleaf berpandangan bahwa yang dilakukan pertama kali oleh seorang pemimpin besar adalah melayani orang lain. Kepemimpinan yang sejati timbul dari mereka yang motivasi utamanya adalah keinginan menolong orang lain.

Dari semua hasil karyanya, Greenleaf membicarakan keperluan akan jenis baru model kepemimpinan, suatu model kepemimpinan yang menempatkan pelayanan kepada orang lain, termasuk karyawan, pelanggan dan masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Kepemimpinan pelayan menekankan makin meningkatnya pelayanan kepada orang lain, sebuah cara pendekatan holistik kepada pekerjaan, rasa kemasyarakatan dan kekuasaan pembuatan keputusan yang dibagi bersama.

Perbedaan ini memanifestasikan diri dalam kepedulian yang dimiliki oleh pelayan yang menempatkan kebutuhan prioritas tertinggi orang lain adalah dilayani. Orang ini jauh berbeda dengan orang yang menjadi pemimpin lebih dulu, mungkin karena keperluan untuk membantu dorongan kekukasaan yang tidak biasa atau untuk memperoleh hak milik duniawi. Pemimpin dulu dan pelayan dulu adalah tipe yang berbeda. Perbedaannya dilukiskan dalam kepedulian yang diambil oleh pelayan lebih dulu untuk memastikan bahwa kebutuhan prioritas tertinggi orang lain adalah dilayani. Ujian yang terbaik dan sulit untuk melaksanakannya adalah apakah mereka yang dilayani tumbuh sebagai pribadi, atau apakah mereka ketika dilayani menjadi lebih sehat (lebih baik), lebih bijaksana, lebih bebas, lebih mandiri, dan lebih memungkinkan diri mereka menjadi pelayan? Dan apakah pengaruhnya terhadap tanggung jawab dalam lingkungan social; akankah menguntungkan atau merugikan?

Banyak sekali individu dan perusahaan-perusahaan besar dunia telah menjadikan kepemimpinan yang melayani sebagai falsafah hidupnya. Banyak tokoh dunia yang menerapkan kepemimpinan yang melayani ini, dan mereka dianggap menjadi pemimpin yang besar contohnya Nabi Muhammad, Yesus, Kong Hu Cu, Gandhi, Abraham Lincoln, Ki Hajar Dewantoro dan masih banyak pemimpin besar lainnya. Para penulis, pemikir dan pemimpin yang terkemuka pun memberikan respon yang positif bagi kemunculan kepemimpinan yang melayani. Max DePree dalam bukunya Leadership is An Art dan Leadership Jazz mengatakan “Fungsi kepemimpinan yang melayani perlu dirasakan, dipahami, diyakini dan dipraktekkan”. Peter Senge, pengarang buku The Fifth Discipline, mengatakan ide Greenleaf tentang kepemimpinan yang melayani adalah suatu pernyataan yang unik dan berguna tentang kepemimpinan yang pernah dia temukan.

Tentunya yang paling segar dalam ingatan kita adalah bagaimana preside RI yang Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa semua unsur pemerintahan di bawah pimpinannya harus menjadi tulang punggung pelayanan kepada masyarakat. Seorang Gus Dur menyadari bahwa pada saat ini Bangsa Indonesia telah kehilangan perekat sosial, isu sentral masyarakat Indonesia saat ini adalah membangun kembali kepercayaan, kepercayaan kepada pimpinan, kepada perusahaan, kepada sekolah, kepada para ulama, kepada pemerintah serta saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Saat ini ketiadaan rasa saling percaya telah menumbuhkan kebencian dan kemarahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita telah menjadi saling merasa takut antara satu dengan yang lainnya.

Gus Dur telah mengingatkan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat oleh karena itu rakyatlah yang harus dilayani. Gus Dur seolah-olah menekankan bahwa kalau kita ingin membangun masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil dan lebih penuh kasih sayang, masyarakat yang penuh kreatifitas, maka cara yang paling terbuka adalah meningkatkan kemampuan untuk melayani maupun unjuk kerja sebagai pelayan.

D.1. Sepuluh Karakter Pemimpin Yang Melayani

Spears (2010) dalam artikelnya pada Jurnal : Virtues & Leadership, mengidentifikasi 10 karakteristik dari kepemimpinan yang melayani seperti berikut ini:

Pertama, listening, yaitu bahwa pemimpin yang melayani berkomunikasi dengan mendengarkan terlebih dahulu. Lewat mendengarkan, pemimpin yang melayani mengakui sudut pandang pengikut. Kedua, empathy, yaitu bahwa seorang pemimpin yang melayani berupaya untuk memahami dan berempati kepada orang lain atau melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Sikap empati ini juga dapat membuat pengikut merasa menjadi pribadi yang “unik”. Ketiga, healing, yaitu bahwa salah satu kekuatan luar biasa dari kepemimpinan yang melayani adalah secara potensial dapat melakukan penyembuhan diri dan hubungannya dengan orang lain. Kepemimpinan yang melayani mendukung pengikut dengan membantu mereka mengatasi masalah pribadi. Proses penyembuhan ini berjalan dua arah, pertama membantu pengikut menjadi sehat, kedua pemimpin yang melayani itu sendiri menjadi lebih baik.

Keempat, awareness, yaitu bahwa baik kesadaran umum, lebih khusus kesadaran diri, merupakan kekuatan pemimpin yang melayani.Kesadaran menolong seseorang dalam memahami masalah yang berkaitan dengan etika, kekuasaan dan nilai. Kelima, persuasion, yaitu bahwa persuasi adalah bentuk komunikasi yang ulet dan meyakinkan orang lain untuk berubah. Sebagai lawan dari paksaan, yang memanfaatkan otoritas posisi untuk dapat memaksakan kepatuhan (pengikut). Persuasi menciptakan perubahan dengan menggunakan argumen secara lembat. Keenam, conceptualization, yaitu bahwa konseptualisasi merujuk pada kemampuan individu untuk menjadi orang yang berpandangan jauh ke depan bagi suatu organisasi, dan memberi pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah organisasi. Ketujuh, foresight, yaitu bahwa karakter ini berkaitan dengan kemampuan pemimpin yang melayani melihat masa depan. Ini adalah kemampuan untuk menduga hal apa yang akan terjadi berdasarkan pada apa yang terjadi di masa sekarang dan apa yang terjadi di masa lampau.

Kedelapan, stewardship, yaitu bahwa karakter ini merupakan kewajiban (tanggungjawab) kepemimpinan yang melayani untuk mengelola secara hati-hati baik orang maupun organisasi yang mereka pimpin. Kesembilan, commitment to the growth of people, maksudnya bahwa Kepemimpinan yang melayani mempunyai komitmen untuk membantu setiap orang di dalam organisasi agar bisa tumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. Kesepuluh, building community, yaitu bahwa pemimpin yang melayani memperkuat perkembangan sebuah komunitas. Pembentukan komunitas ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat dimana orang bisa merasa aman dan terhubung dengan orang lain, tetapi tetap dimungkinkan untuk mengekspresikan individualitasnya.

PENUTUP

Dengan berbagai uraian sebagaimana telah Penulis sampaikan diatas, Pemerintah Daerah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintahan Daerah tidak
dibentuk untuk melayani didirnya sendiri tetapi melayani seluruh warga masyarakat (konstituen) di daerah tersebut. Pemerintah Daerah harus melayani dengan baik seluruh warganya terlepas dari apapun pilihan dan afiliasi politiknya serta harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabler condition) bagi setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat di DKI Jakarta.

Dengan memilih peran sebagai pelayan rakyat, sejatinya, Pak Ahok telah melaksanakan secara substansial dan hakiki peran dan wewenang gubernur sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentang Pemda, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta PP 19/2010 tentang Peran dan Wewenang Gubernur. Disamping itu, dengan menempatkan diri sebagai pelayan dan pembantu rakyat, Pak Ahok juga telah secara pardigmatik telah mampu melaksanakan perubahan fundamental dari kerangka government ke governance yang saat ini telah menjadi paradigma utama dalam pelaksanaan kepemerintahan (governansi) dari berbagai negara yang modern dan sejahtera dialam demokrasi ini. Pilihan Pak Ahok dan Pak Djarot untuk mewakafkan dirinya sebagai pelayan rakyat ternyata adalah implementasi sosial dari kerangka teoritik tentang servant leadership sebagaimana ditulis oleh Robert K. Greenleaf.

Oleh karenanya, mari, bersama-sama kita bantu Pak Ahok dan Pak Djarot untuk dapat memenangkan kontestasi pilgub di Jakarta ini. Setelah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, adalah kewajiban kita bersama-sama untuk membantu Pak Ahok dan Pak Djarot agar dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam melayani seluruh warga DKI Jakarta serta selalu mengingatkan kedua beliau untuk jangan sekali-sekali bermimpi dan bertindak sebagai pemimpin apalagi pengusa rakyat tetapi tetap rendah hatilah sebagai pelayan masyarakat yang dicintai oleh seluruh warga DKI Jakarta. Merdeka!!!

Leave a Reply