Anggota DPRD Kota Tegal Usulkan Hak Angket

Koranku-Tegal-Anggota DPRD Kota Tegal, Senin (6/3/17) usai gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum soal Akper, mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan Hak Angket, pada kegiatan DPRD Kota Tegal.

“Kami mengusulkan menggunakan hak yang melekat pada diri kami sebagai anggota DPRD, yaitu Hak Angket soal dugaan penggunaan dokumen palsu pada Pilkada tahun 2013,” kata Sutari dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal mewakili pengusul Hak Angket.

Sebagaimana diketahui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal, mendesak DPRD Kota Tegal untuk menggunakan Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki kasus dugaan penggunaan dokumen palsu yang digunakan Hj Siti Mashita saat pencalonan Walikota Tegal pada Pilkada 2013.

Laporan dengan Surat Nomor: 109/B/SEK/V/1438 H berikut data-data lengkap dugaan ijasah, NPWP dan SPT palsu, diterima Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Drs. Anshori Faqih, Kamis (9/2/17) lalu.

Menurut Sutari, ketika proses Pilkada Kota Tegal tahun 2013 ditemukan adanya kesalahan dan kekeliruan administrasi, disebabkan kelalaian yang diduga dilakukan KPU, sangat memprihatinkan.

“Kami sangat prihatin dan menyesalkan hal itu, karena dalam proses administrasi Pilkada ditemukan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan,” ujar Sutari.

Usulan Hak Angket yang diajukan ke pimpinan DPRD Kota Tegal, lanjut Sutari ditanda tangani 17 anggota DPRD, diantaranya Sutari, (Fraksi PDI Perjuangan), Hendria Priatmana (Fraksi Demokrat Bersatu), Yusuf Al Baihaqi (Fraksi PKB), H. Sisdiono Ahmad (Fraksi Partai Golkar).

Riana Santy (Fraksi Demokrat Bersatu), H. Ahmad Satori, (Fraksi Demokrat Bersatu), Hery Budiman (Fraksi PKB), Sudarso (Fraksi Partai Golkar), Hj. Rosalina (Fraksi PDI Perjuangan), Wiwik Mastuti (Fraksi PDI Perjuangan), Anshori Faqih (Fraksi PKB), H, Edy Suripno,  (Fraksi PDI Perjuangan) Susanto Agus Priyono, (Fraksi PDI Perjuangan), Sri Puji Astuti (Fraksi PDI Perjuangan), Eko Patrio Sumadi (Fraksi PDI Perjuangan) Triyono (Fraksi PDI Perjuangan), Hj. Siti Maryam (Fraksi PKB).

Sementara Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno menyatakan menerima usulan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan penggunaan dokumen palsu saat Pilkada tahun 2013. Selanjutnya, melalui rapat paripurna DPRD akan membentuk panitia Hak Angket.

Ketua DPRD menegaskan bahwa sikap politik DPRD ini sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab terhadap sumpah janji anggota DPRD, serta menjaga marwah lembaga DPRD.

Yudha Firmansyah Sekertaris HMI Cabang Kota Tegal mengatakan sangat mengapresiasi langkah politik yang diambil DPRD Kota Tegal. HMI melaporkan kasus dugaan penggunaan dokumen palsu yang digunakan Hj Siti Mashita saat pencalonan Walikota Tegal, agar DPRD menggunakan hak angket.

Menurutnya Hak angket untuk menyelidiki, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 82 dan pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h, tentang Pemerintahan Daerah.

Leave a Reply