Insentif Pajak Industri di Jawa Menciut

KoranKu – Jakarta – Pemerintah bakal menyediakan lebih banyak insentif pajak bagi perusahaan yang bersedia menanamkan modalnya dalam kawasan industri di luar Pulau Jawa. Semakin jauh dari jawa maka insentif yang diberikan semakin besar, sebaliknya insentif kawasan industri di Jawa akan diciutkan.

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Indonesia Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono menjelaskan, ketentuan perlakuan insentif pajak yang berbeda itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang dirilis 28 Desember 2015 lalu.

Menurut Imam, Gradasi tersebut akan diberikan untuk fasilitas Tax Holiday serta Tax Allowance yang akan ditetapkan lebih lanjut besaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Selama ini insentif pajak yang diberikan untuk industri yang ada di Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Papua sampai Medan sama. Kalau sekarang gradasi, kita tinggal tunggu PMK terkait keringanan pajak tersebut”, jelas Imam.

Sebagai informasi, peraturan mengenai insentif fiskal Tax Holliday di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 tahun 2015. Dimana Tax Holliday diberikan kepada Industri pionir seperti Industri pengolahan berbasis hasil Pertanian, Industri Transportasi Kelautan,Insutri Utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Infrastuktur lain selain yang diusahakan oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sedangkan fasilitas Tax Allowance diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan di Daerah-Daerah tertentu. Dimana pemerintah telah menambah jumlah bidang usaha calon penerima Tax Allowance dari 129 ke 143 sektor, sesuai syaratnya , Tax Allowance akan dipertimbakan apabila rencana investasinya dibangun di Luar Jawa.

Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan kalau seluruh pembangunan industrian harus dilakukan di kawasan industri, sehingga permohonan fasilitas fiskal menjadi lebih mudah dipertimbangkan untuk diberikan jika sebuah badana usaha berinvestasi di dalam kawasan industri.

Selain besaran fasilitas fiskal yang bervariasi di wilayah nya, pasal 43 peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri didalam kawasan industri juga dapat diberikan daerah. Fasilitas tersebut terdiri dari pengurangan,keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah.